KEJARI TEBO – Kejaksaan Negeri Tebo melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht), pada Kamis (5/11/2026), bertempat di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Tebo.
Kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terhadap barang bukti yang berdasarkan amar putusan pengadilan diperintahkan untuk dimusnahkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan serta memastikan penyelesaian barang bukti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti yang berasal dari 16 (enam belas) perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbagai barang bukti tersebut dimusnahkan melalui metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang bukti, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh unsur Pengadilan, Kepolisian, instansi terkait, serta jajaran Kejaksaan Negeri Tebo. Kehadiran para pihak tersebut merupakan bentuk pengawasan sekaligus memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Pemusnahan barang bukti merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum, mengingat barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan harus ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan di kemudian hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud akuntabilitas Kejaksaan dalam melaksanakan setiap putusan pengadilan secara tuntas dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Tebo menegaskan komitmennya untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewenangan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
